Jakarta, 28 Agustus 2025 – Ribuan buruh yang demo dari berbagai wilayah industri dan kota besar Indonesia hari ini menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR RI, menuntut pemerintah dan wakil rakyat untuk segera memenuhi kebutuhan pekerja. Aksi yang diprakarsai oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini diikuti sekitar 10.000 massa.
Tema dan Tuntutan Aksi Demo
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa aksi tersebut mengangkat tema “HOSTUM” yang merupakan singkatan dari Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah. Enam tuntutan utama yang dilayangkan adalah sebagai berikut:
-
Penghapusan Sistem Outsourcing — Buruh menolak penerapan outsourcing yang meluas dan merugikan pekerja karena melemahkan perlindungan kerja dan keamanan kerja. Buruh meminta agar outsourcing dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu yang tidak masuk pekerjaan inti perusahaan.
-
Kenaikan Upah Minimum 2026 — Buruh menuntut kenaikan upah minimum sebesar 8,5% hingga 10,5% untuk tahun 2026 berdasarkan formula resmi Mahkamah Konstitusi, dengan pertimbangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi saat ini.
-
Penghentian PHK Sepihak dan Pembentukan Satgas PHK — Menolak pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa dialog serta mendesak pembentukan satuan tugas khusus yang mengawasi praktik PHK agar tidak merugikan buruh.
-
Reformasi Pajak Pekerja — Buruh meminta kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7,5 juta per bulan dan penghapusan pajak atas pesangon, Tunjangan Hari Raya (THR), dan Jaminan Hari Tua (JHT), yang selama ini dianggap memberatkan.
-
Pengesahan RUU Ketenagakerjaan Baru Tanpa Omnibus Law — Mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru dan prospektif, bukan melalui omnibus law yang cenderung merugikan pekerja dan memperlemah perlindungan hukum.
-
Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk Memberantas Korupsi — Buruh juga mendukung RUU Perampasan Aset sebagai upaya pemberantasan korupsi dan menuntut revisi sistem Pemilu agar demokrasi berjalan lebih baik.
Pengamanan dan Imbauan Warga
Aksi ini diikuti dengan pengamanan ketat dari aparat keamanan untuk menjaga kondusifitas dan kelancaran demo. Pihak kepolisian mengatur pengalihan arus lalu lintas dan meminta masyarakat menghindari area aksi untuk mengurangi kemacetan yang tak terhindarkan.
Harapan dari Pengamat Sosial-Politik
Pengamat sosial-politik menilai tuntutan buruh mencerminkan kekhawatiran pekerja atas kondisi upah dan sistem ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak. Kebijakan yang responsif diharapkan segera diambil pemerintah demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.
