Jakarta, 2 September 2025 — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menegaskan kesiapan mereka untuk melanjutkan aksi demo bertajuk “Indonesia (C)emas Jilid II 2025” yang rencananya digelar sebagai kelanjutan dari aksi besar sebelumnya pada 28 Juli 2025. Dalam aksi ini, BEM SI akan membawa sebelas tuntutan penting yang mencakup isu-isu strategis dan mendalam terkait kehidupan berbangsa dan bernegara.
Koordinator Aliansi BEM SI, Muzammil Ihsan, menyatakan bahwa agenda aksi ini berfokus pada tuntutan fundamental yang telah menjadi kebutuhan rakyat Indonesia. Ia menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar menyampaikan kritik semata, tapi juga berorientasi pada solusi dan perubahan nyata.
11 Tuntutan Krusial BEM SI dalam Aksi Demo
-
Menolak politisasi sejarah dan segala bentuk pengaburan fakta yang hanya menguntungkan kepentingan elit.
-
Mendesak peninjauan kembali pasal-pasal bermasalah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU), termasuk meminta partisipasi publik yang bermakna dan penundaan pengesahan RUU yang kontroversial.
-
Meminta transparansi penuh dalam setiap perjanjian bilateral agar tidak merugikan kedaulatan dan ekonomi nasional.
-
Menuntut audit menyeluruh terhadap izin pertambangan, serta penindakan tegas terhadap praktik pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat adat.
-
Menolak rencana pembangunan lima batalion baru di Aceh dan menuntut transparansi jumlah pasukan organik sesuai nota kesepahaman (MoU) Helsinki.
-
Menolak keras pembangunan pengadilan militer di lingkungan kampus, terutama di Universitas Riau dan institusi pendidikan lain.
-
Mendesak pencabutan Undang-Undang TNI serta penghentian segala usaha intimidasi aparat terhadap masyarakat sipil.
-
Menuntut kebebasan hukum tanpa syarat bagi mahasiswa yang dikriminalisasi dan divonis sebagai tersangka karena menyuarakan pendapat.
-
Menolak promosi LGBT dan mendorong lahirnya regulasi yang selaras dengan nilai budaya dan agama luhur bangsa.
-
Menolak praktik dwifungsi jabatan sipil dan militer yang berpotensi merusak profesionalisme birokrasi negara.
-
Mendesak pengesahan segera Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai senjata utama dalam pemberantasan korupsi.
Tindak Lanjut dan Kesiapan Aksi
Meski BEM SI Kerakyatan sempat membatalkan demo pada 1 September 2025 dengan alasan situasi yang belum kondusif, BEM SI pusat memastikan aksi lanjutan pada tanggal 2 September tetap berjalan dengan persiapan matang. Penekanan diberikan pada pentingnya keselamatan massa dan memastikan gerakan tak ditunggangi oleh kepentingan lain.
Aksi ini diharapkan menjadi momentum bagi mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk menyuarakan aspirasi secara terorganisir sekaligus mengajak pemerintah bersikap transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola negara.
